Wednesday, September 28, 2016

Dialog Interaktif Keterbukaan Informasi Publik

                  Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka hari hak informasi bagi masyarakat yang jatuh pada hari ini, Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kedutaan Besar United States of America (USA) melaksanakan dialog interaktif tentang hak masyarakat dalam mengetahui informasi yang didapat dimana saja.
Dialog tersebut dilaksanakan di Pasific Place Auditorium A America Lantai 3 yang dihadiri oleh Duta Besar USA untuk Indonesia, Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta serta para undangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga perwakilan organisasi dan masyarakat.
                                            Duta Besar USA untuk Indonesia

Adapun narasumber yang hadir adalah perwakilan dari anggota DPR dan perwakilan kedutaan USA. Dalam materi yang disampaikan narasumber bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia adalah suatu bentuk negara demokrasi yang salah satunya wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Terkait permasalahan narkotika, R.Dea Rhinofa,SH.,MH selaku Kepala Seksi Pencegahan BNN Provinsi DKI Jakarta menyampaikan dalam forum bahwa keterbukaan informasi publik tersebut harus benar-benar diperhatikan jangan sampai rahasia negara tentang penyelidikan dan penyidikan khususnya tindak pidana narkotika diberikan tetapi pada kenyataannya pada Tahun 2013 Komisi Informasi Publik mengeluarkan putusan bahwa Peraturan Kepala BNN tentang Penyelidikan dan Penyidikan, Pembelian Terselubung dan Pembuntutan adalah suatu dokumen yang harus diberitahukan kepada publik berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 bahwa dokumen tersebut adalah salah satu yang tidak boleh diberikan. Pasal tersebut harus ditelaah kembali sehingga kebijakan dari instansi terkait apabila diatur dalam bentuk peraturan apapun harus masuk dalam pengecualian yang tidak boleh diberikan kepada publik karena keamanan negara atau dalam proses penyelidikan dan penyidikan.


Share:

0 komentar:

Post a Comment

Translate

Featured Post

HUT RI Ke 72 Tahun

Powered by Blogger.

Blog Archive

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

Total Pengunjung