Wednesday, November 7, 2018

Monitoring dan Evaluasi di SMA Negeri 48

Kegiatan monitoring dan evaluasi di SMA Negeri 48 ini dilakukan oleh personel Seksi Pencegahan BNNP DKI Jakarta yang terdiri dari Penyuluh Narkoba Ahli Muda Untung Subagio, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Afib Rizal, dan staf Seksi Pencegahan Prapti Mariani, Rabu 7 November 2018.

Pihak sekolah, dalam hal ini diwakili Guru Bimbingan Konseling (BK) Ibu Gemala dan Ibu Ida, menyampaikan bahwa  penyalahgunaan Narkoba saat ini dirasakan semakin terang-terangan. Hal ini berbeda dengan kondisi di dekade tahun 90-an yang cenderung lebih tertutup.

Sekolah telah melakukan berbagai macam upaya pencegahan, antara lain melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Guru BK pada saat jam Guru BK mengajar.  Selain itu, sekolah juga melibatkan siswanya secara aktif dalam upaya pencegahan dengan memberikan pendampingan dan mentoring terhadap teman sebaya mereka. Para pelajar ini tergabung dalam unit ekstrakulikuler Palang Merah Remaja (PMR) di bawah binaan BKKBN Jakarta Timur.

Di sekolah ini juga terlihat dua buah pesan anti Narkoba yang terpampang dalam bentuk Piagam Deklarasi kesadaran hukum dan baliho yang berisi petikan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, sekolah juga mengaktifkan pengawasan kepada siswanya dalam bentuk patroli keliling yang dilakukan setiap pulang sekolah dengan radius 1 kilometer. Razia tas dan hp juga dilakukan namun yang paling banyak ditemukan adalah media pornografi dan peralatan kecantikan.

Dalam catatan sekolah, selama kurun waktu satu tahun terakhir belum pernah ada kasus penyalahgunaan Narkoba. Namun lima tahun yang lalu pernah ada kejadian dimana seorang siswa menjadi penyalahguna Narkoba yang terlihat dari ciri-ciri fisik dan psikisnya. Sayangnya, tidak ada upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meskipun yang bersangkutan sempat tinggal kelas. Selain itu juga terdapat resistensi dari pihak orang tua yang bersangkutan. Pihak sekolah juga telah mengikutsertakan perwakilan siswa dalam penyusunan tata tertib maupun kebijakan lainnya. Selain tentu saja pihak guru, orangtua siswa dan komite sekolah. Hal ini dimaksudkan karena dalam pandangan sekolah, para siswa adalah subyek sekaligus objek dalam penerapan tata tertib.

Sayangnya sekolah ini belum pernah ada kegiatan deteksi dini melalui tes urin kepada siswanya. Sekolah beralasan karena belum ada kebijakan tertulis dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Menurut pihak sekolah, jika dipaksakan akan mengalami keberatan dari pihak internal maupun eksternal sekolah terutama dari orang tua siswa. Terutama menyangkut pendanaan, efek sosial, hingga nama baik sekolah.


Dokumentasi :

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Zona Integritas

- Humas BNNP DKI Jakarta -. Powered by Blogger.

Blog Archive

Popular Posts

Total Pengunjung